Taksi Mewah Uber: Tidak Transparan dan belum Jelas

23 Aug 2014

Kalau kita tidak tegas, mereka akan pikir kita tidak adil karena ini dari asing. Nanti malah semakin banyak yang seperti ini dan semakin liar. TERKAIT dengan layanan jasa taksi mewah daring melalui aplikasi Uber, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin segera menindak.

Atasan utamanya ialah layanan itu tidak berizin usaha dan tidak berizin operasi.
Kamu bayangkan saja, dia enak dapat penumpang, dapat uang padahal tidak punya izin. Mungkin masyarakat merasa ini lebih mudah dan praktis, tapi dari sisi keadilannya kan tidak ada. Ini tidak benar dan tidak bisa dibiarkan, ujar Basuki di Balai Kota, kemarin.
Dia juga menilai layanan taksi Uber tidak adil bagi perusahaan operator taksi yang sudah resmi berizin karena perusahaan operator yang sudah berizin merasa tersaingi oleh keberadaan Uber.

Dia (Uber) kan ilegal sudah pasti tidak bayar pajak, dong. Kalau belum berizin kan belum dapat NPWP. Selain pemerintah dirugikan karena tidak kena pajak ini, taksi lain juga kena. Kalau kita tidak tegas, mereka akan pikir kita tidak adil karena ini dari asing. Nanti malah semakin banyak yang seperti ini dan semakin liar, kata dia.

Ketua DPD Organda Safruan juga meng anggap layanan Uber ilegal dan dapat mengganggu sistem angkutan umum yang ada.
Selain itu, tidak seperti layanan aplikasi pemesanan taksi lainnya, Uber menggunakan mobil pelat hitam untuk disewakan layaknya taksi, sedangkan layanan pemesanan aplikasi seperti Grab Taxi menjual aplikasinya secara resmi kepada operator taksi yang sudah ada yang memiliki izin usaha dan izin operasi.

Di dalam ketentuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya No 22/2009, semua yang namanya public transportation baik barang maupun orang, itu harus pelat kuning, kata Safruan.

Namun, Safruan mengungkapkan pihaknya tidak dapat menindak Uber karena yang berwenang ialah Pemprov DKI. Safruan pun mengatakan pihaknya hanya bisa merekomendasikan upaya pencegahan atau penindakan.
Uber ini otomatis merugikan pihak taksi lain. Secara yuridis, kita tak bisa ambil tindakan. Kita hanya laporkan kepada dishub yang punya wewenang.

Kita bahkan sudah resmi buat surat untuk ambil tindakan kepada Uber, ujar Safruan yang juga menegaskan jika ingin tergabung dengan Organda, Uber harus melalui serangkaian proses seperti memiliki izin dan berkoordinasi dengan Pemprov DKI.
Hal lain diungkapkan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Ia menilai layanan taksi Uber masih belum terjamin dalam hal keamanan karena pengoperasian dan perizinannya belum jelas. Ia berharap masyarakat waspada dalam mengupayakan layanan Uber tersebut. Saya juga tidak setuju soal taksi Uber ini. Dia tidak jelas kan keamanannya bagaimana dan tarifnya tidak transparan. Menurut saya, seha rusnya tidak bolehlah, kata Tulus saat dihubungi Media Indonesia. (Put/J-5) Media Indonesia, 20/08/2014, halaman 9


TAGS


-

Author

Follow Me