BALAI KOTA UMP Naik persen tidak Masuk Akal

22 Oct 2014

Rental Mobil Jakarta - PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan pihaknya tidak menggubris tudingan tidak baik dari delegasi buruh. Tudingan itu disebabkan keengganan Ahok menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2015 menjadi Rp3.120.000.

Enggak mungkin tuntutan para pekerja itu dinaikkan sampai 30%. Besar sekali persentase tuntutan penaikannya, sedangkan UMP tahun 2014 sudah tinggi mencapai Rp2,4 juta, kata Ahok menanggapi tudingan delegasi demo buruh di Balai Kota DKI, kemarin. Pihak buruh menuntut penambahan jenis kebutuhan pokok dari 60 jenis menjadi 84 jenis, sehingga dari total penambahan sebanyak 24 jenis, buruh menuntut penaik an UMP sebesar 30% dari total nilai KHL. Hal tersebut dinilai sulit oleh Ahok.

Dia menilai tuntutan buruh tersebut tidak masuk akal dan memberatkan pengusaha.Penaikan upah buruh yang terlalu tinggi menyebabkan biaya operasional perusahaan membengkak dan dapat membuat investor menarik minatnya untuk berinvestasi di bidang industri di Indonesia dan Jakarta khususnya. Saya bilang, jadi kita naikin UMP bukan pakai perasaan yang bilang `saya butuh naik 30%’. Nanti saya susah pertanggungjawabannya. Yang punya pabrik bagaimana?

Pegawai yang mau kerja bagaimana? tanya Ahok.Bersosialisasi Sekretaris Jenderal Dewan Buruh M Toha mengatakan penambahan 24 jenis itu berdasarkan pertimbangan bahwa buruh perlu bersosialisasi.

Toha mencontohkan kebutuhan bersosialisasi tersebut diwakilkan oleh objek survei seperti harga pulsa, televisi, dan lain-lainnya. Dalam menyikapi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diisukan akan dilakukan Presiden Joko Widodo, Toha belum bisa berspekulasi soal tuntutan kembali menaikkan UMP. Ia masih harus mengkaji hal tersebut.

Kita sudah memperhitungkan jadi 30% itu berasal dari 24 jenis yang kita tambahkan.Kita buruh juga manusia. Kebutuhan bersosialisasi juga perlu. Tidak mungkin di Jakarta tidak butuh televisi atau ponsel. Kalau soal penaikan harga BBM, kita akan bahas lebih lanjut nanti, karena penaikan harga BBM tidak sesederhana menaikkan uang transportasi. Penaikan harga BBM akan diikuti kenaikan harga lainnya, kita harus bahas lagi nanti, ujar Toha.

Di lain pihak, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Soeprayitno menyatakan menolak tuntutan buruh untuk menaikkan KHL sebesar 30%. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dilakukan.Soeprayitno menyatakan tunjangan sosial seperti subsidi pendidikan ditanggung pemerintah.
Itu tidak masuk akal, karena social security seharusnya ditanggung pemerintah, kata Soeprayitno. (Ssr/ Put/J-4) Sumber : Media Indonesia, 22/10/2014, Halaman : 9


TAGS


-

Author

Follow Me